Rental Sewa Suzuki Ertiga
Sewa Mobil Wuling Cortez
Rental mobil Nissan Xtrail
Rental Sewa Mobil Toyota Sienta
Sewa mobil Kia
Rental sewa mobil Innova
Rental Mobil Fortuner
Rental Mobil Mercedes E Class
Sewa Hiace
Rental Mobil New Camry
Sewa Alphard
Rental Mobil New CRV di Jakarta
Sewal Hyundai H1
Rental Mobil Honda Mobilio
Rental Mobil Nissan Evalia

Ada Skema Pajak Baru, Mobil Sedan Diharapkan Jadi Booming

08 Oct 2018

Dalam upaya mendongkrak produktivitas industri otomotif nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar ekspor, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan harmonisasi skema PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) untuk mobil sedan dan kendaraan listrik. 

Pada skema baru ini, perhitungan PPnBM tak lagi berbasis tipe kendaraan, ukuran mesin, dan peranti penggerak melainkan berdasarkan emisi karbondioksida (CO2) dan volume silinder (ukuran mesin). Batas emisi terendah, yakni 150 gram per kilometer dan tertinggi 250 gram per kilometer. Adapun PPnBM yang berlaku 0-50 persen. 

Sedangkan beberapa waktu lalu, Kementerian Perekonomian lewat Sri Mulyani mengesahkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk mobil mewah meningkat dari 7,5% menjadi 10%. Lantas bagaimana skema perpajakan impor mobil sedan sekarang, ya?

"Untuk PPh (10%) tetap berlaku karena ini kan untuk kendaraan impor dalam bentuk CBU (Completely Built-up atau secara utuh). Karena, mobil CBU itu nilai tambahnya tidak ada sama sekali ke dalam negeri. Yang tidak CBU juga terkena sih, tapi tidak besar. Mungkin hanya 2,5 persen saja," ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (Ditjen ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika kepada detikOto di Gedung Kementerian Perindustrian RI, Jakarta, Senin (1/10/2018) malam.

"Jadi pajak impor kendaraan bermotor sedan tetap terkena PPh, BBN (Biaya Balik Nama), PPN, PPnBM, STNK dan BPKB yang tiap tahun harus ia setor. Besaran biaya saja yang berubah," tambahnya.

Di kesempatan tersebut Putu juga mengatakan bahwa besaran harmonisasi PPnBM untuk mobil sedan masih bersifat rekomendasi atau usulan. Sehingga penurunan atau bahkan penghapusan tarif sedan dan kendaraan listrik belum bisa dikatakan secara pasti.

 

"Yang jelas pemberlakuan ini untuk mendorong pemanfaatan produk-produk yang sudah dibuat di dalam negeri. Orientasi kita pun akan berubah nantinya yakni semua barang yang diproduksi di Indonesia harus melakukan ekspor," tutupnya.