news

15 Aug 2019

Mobil Listrik Jangan Lupa Masih ada Aturan Ban Serep

Mobil Listrik Jangan Lupa Masih ada Aturan Ban Serep

Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan soal kendaraan listrik. Disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menandatangani Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik tersebut.

Namun, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing berharap agar keberadaan mobil listrik sebaiknya tidak melanggar peraturan yang berlaku saat ini. Salah satunya, kata David, adalah soal keberadaan ban serep pada mobil listrik. Sebab, undang-undang yang berlaku masih mewajibkan keberadaan ban serep dan tempat ban serep pada mobil.

"Mengingat mobil listrik adalah bagian dari kendaraan yang akan diproduksi di Indonesia maupun diimpor dari luar, maka harus terikat dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kendaraan. Di mana salah satunya mengatur tentang keberadaan ban cadangan dan tempat ban cadangan.

Banyak mobil listrik yang tak lagi menggunakan ban serep karena dianggap terlalu berat. Sebagai gantinya, pabrikan mulai menerapkan teknologi run flat tire (RFT) yaitu ban yang kalau kempis masih bisa melaju dalam kecepatan dan jarak tertentu. Ada juga pabrikan yang menyertakan alat perbaikan ban jika kempis tanpa adanya ban cadangan.

"Mengingat kebanyakan mobil listrik tidak memiliki ban cadangan, maka pemerintah dalam membuat aturan tentang mobil listrik tidak boleh menabrak Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan yang mengatur tentang ban cadangan tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, salah satunya adalah ban cadangan. Sanksinya tertulis dalam pasal 278 yang menyatakan, bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling paling banyak Rp 250.000.


Latest News